Quote from: bangjoe on April 10, 2023, 03:03:05 PM

Saya pikir itu ide bagus yang harus di laksanakan oleh BI, tetapi hal-hal proyek semacam ini terkadang pemerintah suka menganggap remeh dengan memberi tawaran bayaran yang murah kepada para ahli IT, saya kira itu masalahnya, jika di perhatikan banyak sekali dari Indonesia yang memahami Blockchain, Crypto dan dan keamanannya tetapi rata-rata dari mereka tidak mau membantu pemerintah karena pembayarannya tidak seperti jika mereka bekerja untuk proyek luar.
Pemerintah harus memberikan tawaran gaji yang layak untuk menarik minat ahli IT di bidang ini melakukannya.

Kalau bicara soal proyek, ini erat kaitannya dengan lelang. Dan, lelang sendiri pun ada 2 macam yaitu lelang langsung dan lelang secara tidak langsung. Dan, penentuan terhadap kedua jenis itu berdasarkan jumlah besaran proyek itu sendiri, jika di bawah limit (misal 250 juta, lupa-lupa ingat) maka dipakailah lelang langsung dengan menunjuk rekanan secara langsung, sedangkan di atas itu biasanya ada lelang terbuka (tidak langsung) di website https://lpse.lkpp.go.id/

Jadi ya, kalau di lelang tidak langsung dan terbuka ada penawaran rekanan (pihak swasta) lebih rendah, pemerintah tentu akan memilih itu untuk menghemat anggaran, (bukan kepada memberi tawaran lebih murah), solusi dan jalan-jalan satunya supaya dapat proyek dengan melobi, tentu ini menjadi jalan kotor juga, dimana sering terjadi deal-dealan harga di bawah meja, sehingga jika sudah deal dan swasta memegang proyek itu, biasanya mereka juga akan mengirit biaya sehingga terjadilah barang tidak bagus.

Dalam hal ini, jika proyeknya dalam bentuk blockchain, tentu akan sangat berbahaya dalam hal security dan pengamanan data. Ya, inilah buah simalakama, ada baiknya memang, SDM pemerintah itu sendirilah yang langsung mengelola tanpa bantuan rekanan lagi.