Tetapi tentu saja berbicara tentang hal ini pasti akan ada pro dan kontra.
Ane menemukan berita menarik tentang hal ini dan ane pikir ini layak di diskusikan juga.
videoNah ini yang terkait politisasi PNS/ASN, jangan sampai diarahkan untuk mendukung parpol tertentu. Justru ane beranggapan kalau jadi PNS/ASN lebih baik dicabut hak pilihnya agar tidak terjadi conflict of interest. Jadi terkait gaji tidak bisa dipolitisasi lagi.
Jangan sampai nanti golongan ini jumlahnya dijaga agar menggelembung (tidak efisien) lalu hanya dipakai untuk nambahin suara pemilu plus mengurangi angka pengangguran biar kelihatan bagus di BPS.
Sulit jika memang menginginkan hal seperti itu juga gan karena jika pada akhirnya ada aturan bahwa PNS atau ASN dicabut hak pilihnya maka secara tidak langsung ini akan membuat beberapa dari mereka melakukan peninjauan terhadap Pasal 510 Undang-Undang Pemilu yang justru akan menimbulkan konflik baru.
Tetapi jika memang ada sebuah regulasi baru ini masih bisa dilakukan hanya saja untuk sekarang mungkin ini akan sulit terjadi.
Sulit memang pada akhirnya ketika berbicara tentang hal seperti ini karena saya pikir situasinya menjadi maju mendapatkan sebuah problematika yang sama dan mundur pun mentok karena akan ada masalah baru.