Quote from: Sarah Azhari on August 19, 2023, 01:27:44 AM

Quote from: Ryu_Ar1 on August 16, 2023, 03:15:58 PM

Mari berdiskusi, apakah memang langkah pemerintah ini sudah cocok atau tidak untuk mengurangi polusi udara dijakarta atau perlu ada hal lebih yang harus dilakukan karena melihat kondisi sekarang sebenarnya jakarta benar-benar sesak dan polusi semakin lama semakin parah.

Langkah pemerintah guna mengurangi polusi Jakarta dengan menggiatkan penggunaan kendaraan listrik dan moda transportasi umum menurutku sudah tepat. Namun waktunya saja tidak tepat, karena warga sudah kecolongan polusi terlebih dahulu, coba kalau dulu sebelum ini terjadi pasti warga tidak mengalami sesak nafas lagi, dan hidup dengan normal. Dan 1 hal lagi, Pemerintah juga sidah mengupayakan pemindahan Ibu kota baru di Kalimantan, itu juga menurutku sebuah langkah dan solusi baik untuk mengurangi kepadatan kendaraan bermotor di jakarta, namun tidak ada yang memmperhatikan hal ini karena di Kalimantan juga polusi juga ada karena pembakaran hutan.

Kalau kita bicara pakai transportasi umum di jakarta rasanya sulit buat saya yang akses kemana-mananya juga susah kalau menggunkan transportasi umum. Dari rumah ke stasiun jauh, begitu juga stasiun ke kantor juga jauh. Kalau kita hitung masalah habis duitnya juga bisa 2-3x lipat lebih mahal dibanding menggunakan kendaraan pribadi (motor dalam hal ini). Makanya ini sulit bagi setiap orang mengguankan kendaran umum, mungkin ini juga tugas pemarintah bagaimana orang-orang nyaman menggunakan kendaraan umum.

Terlebih kontributor polusi jakarta bukan semata-mata karena kendaraan pribadi. kontributor lainnya ya asap limbah dari pabrik yang ada di sekitar Jakarta, tingginya polusi udara di Jakarta disebabkan juga karena sedikitnya pohon atau lahan terbuka hijau dan ada pabrik-pabrik besar dan PLTU dengan batubara di Banten/Serang. Kemungkinan asap polusi nya mengarah ke Selatan yaitu Jakarta dll. Perlu evaluasi yang serius dari yang berwenang. Pindah ibuka kota mungkin jadi solusi yang baik, tapi saya pikir ini membutuhkan waktu yang lama apalagi sampai saat ini masih ada pro dan kontra tentang IKN di kalangan elit politik.