Mari kita melihat ke pemilihan presiden di tahun 2019 lalu. Jokowi dan Prabowo kita tahu bahwa mereka adalah lawan dalam pemilihan tersebut. Dari pihak Jokowi, mereka menyerang Prabowo dengan isu pelanggaran HAM yang terjadi di tahun 1998 silam dan menyerang agama secara personal, namun setelah pemilu sudah selesai maka dengan sendirinya isu tersebut menghilang bak di telan bumi. Begitu juga dengan pihak Prabowo, mereka menyerang Jokowi dengan isu isu PKI dan lain semacamnya. Ini adalah sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi karena ini akan memicu perpecahan antara masyarakat.
Isu pelanggaran ham merupakan agenda lima tahunan, ketika gerbong koalisi tidak terjadi kerjasama politik, maka isu pelanggaran ham kembali di mainkan.
Coba kita putar sejarah pemilu tahun 2004 dimana prabowo dan megawati menjadi satu pasangan capres dan cawapres. Isu pelanggaran ham tidak pernah dimainkan oleh pihak manapun. Dan ketika tahun 2009 menjadi lawan politik maka isu pelanggaran ham kembali membanjiri topik-topik pembahasan nasional yang target sasaran nya adalah prabowo.
Namun jika memang fakta nya pelanggaran ham yang dilakukan oleh prabowo memang benar terjadi kenapa saat 2009 ketika prabowo kalah dalam pemilu tidak di proses secara hukum..?
Dari isu-isu politik yang ada di republik ini masyarakat lah yang harus lebih objektif dalam hal penilaian kepada kandidat para calon yang ada.
Main isu HAM itu lahannya basah untuk setiap lawan, mengungkit korban HAM itu memang tradisi musiman di negara kita setiap lima tahun. Jikapun benar kalau prabowo melanggar HAM Itu dulu 20 tahun yang lalu. Tapi kenapa isu ini tidak tuntas malah dijadikan black campaing di setiap pemilu, kasus pelanggaran HAM prabowo selalu diangkat kembali, isu musiman yang tidak pernah diselesaikan secara hukum karean dibelankangnya ada pertarungan kekuasaan.
Tidak heran memang di Indonseia setiap pemilu selalu ada Isu musiman tidak hanya tentang HAM tapi ada khilafah, keturunan pki, dll. Sepertinya hal seperti sudah menjadi lumrah menjelang pemilu. Tapi dengan adanya isu seperti ini justrus baik untuk rakyat yang akan memilih pemimpin negeri besar ini harus menggunakan akal sehat dengan menghitung resiko, mengkalkulasi karakter, salah satunya mengingat-ingat kembali rekam jejak setiap orang yang mencapreskan diri. Rakyat itu sebenarnya pemaaf dan mudah melupakan jika orang tersebut tidak berniat menjadi pilot kapal besar di republik ini, yang berisi penumpang bernama Rakyat. Saya pikir rakyat Indonesia di pemilu 2024 sudah cerdas dan lebih objektif dalam memilih presiden yang punya kapasitas untuk membangun negara yang besar ini.
Untuk Drinpalatarok mungkin agan harus mengedit ulang postingannya, kalau agan ingin meng-quote postingan orang agan harus menambahkan kode ini
[/quote]
sebelum postingan agan. mungkin contoh seperti di bawah ini.
[quote author=bitLeap link=topic=5456684.msg62419669#msg62419669 date=1687023652]
Mari kita melihat ke pemilihan presiden di tahun 2019 lalu. Jokowi dan Prabowo kita tahu bahwa mereka adalah lawan dalam pemilihan tersebut. Dari pihak Jokowi, mereka menyerang Prabowo dengan isu pelanggaran HAM yang terjadi di tahun 1998 silam dan menyerang agama secara personal, namun setelah pemilu sudah selesai maka dengan sendirinya isu tersebut menghilang bak di telan bumi. Begitu juga dengan pihak Prabowo, mereka menyerang Jokowi dengan isu isu PKI dan lain semacamnya. Ini adalah sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi karena ini akan memicu perpecahan antara masyarakat.
Isu pelanggaran ham merupakan agenda lima tahunan, ketika gerbong koalisi tidak terjadi kerjasama politik, maka isu pelanggaran ham kembali di mainkan. [/quote]
Coba kita putar sejarah pemilu tahun 2004 dimana prabowo dan megawati menjadi satu pasangan capres dan cawapres. Isu pelanggaran ham tidak pernah dimainkan oleh pihak manapun. Dan ketika tahun 2009 menjadi lawan politik maka isu pelanggaran ham kembali membanjiri topik-topik pembahasan nasional yang target sasaran nya adalah prabowo.
Namun jika memang fakta nya pelanggaran ham yang dilakukan oleh prabowo memang benar terjadi kenapa saat 2009 ketika prabowo kalah dalam pemilu tidak di proses secara hukum..?
Dari isu-isu politik yang ada di republik ini masyarakat lah yang harus lebih objektif dalam hal penilaian kepada kandidat para calon yang ada.