Pemerintah ingin memiliki kuasa penuh atas uang yang digunakan oleh rakyatnya, Jadi regulasi tentang pembayaran yang sah hanya akan menggunakan rupiah.
Kalau Bitcoin dilegalkan jadi alat transaksi maka sudah pasti pemasukan negara akan berkurang drastis, dan ada potensi terjadinya
money laundry oleh oknum tertentu karena tidak bisa dilacak oleh PPATK. Opsi yang pertama yang paling mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara yang masih mengejar-ngejar pajak dari rakyatnya.
Untuk suatu negara yang memiliki mata uang nasional, mayoritas akan menetapkan kebijakan moneter yang memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas nilai dari mata uang yang mereka gunakan. Jadi bukan hanya untuk menjaga pemasukan negara, namun bisa dianggap juga sebagai simbol kedaulatan dan kontrol pengendalian inflasi.
Berbeda halnya buat negara yang memang tidak memiliki mata uang nasional atau berada dalam kondisi TINA, maka ada kemungkinan negara tersebut memiliki keterbukaan untuk menjadikan Cryptocurrency sebagai alat transaksi yang sah. Contoh : El Salvador yang menjadikan Bitcoin sebagai legal tender.