Itu benar Om. Regulasi dan berbagai kebijakan terkait oleh Pemerintahan suatu negara ikut mempengaruhi jumlah pemasukan yang menyesuaikan juga dengan jumlah pengeluarannya. Gaji 30juta di Negara tersebut mungkin setara dengan gaya hidupnya orang dengan gaji 2jutaan di Indonesia. Namun yang menjadi perbedaannya adalah tingkat kesejahteraan hidup di negara dengan gaji 30juta mungkin lebih baik daripada di sini. Di era globalisasi seperti sekarang hal itu terasa ketika kita membeli produk-produk impor, kayak iPhone misalnya. Negara dengan rata-rata gaji TKI 30jutaan harga iPhone terbarunya mungkin sama seperti Indonesia di kisaran 20-30jutaan atau bahkan lebih rendah. Dari sini bisa nampak perbedaannya. Saya tidak mengatakan bahwa Indonesia itu buruk. Saya hanya menyoroti dampakl inflasi yang jika negara maju saja terancam apalagi negara berkembang seperti negara Indonesia tercinta ini.

Saya tidak mengatakan itu sebagai citra buruk Bitcoin, saya hanya mengatakan ada potensi dipergunakan untuk money laundring. Jika berbicara tentang privasi dan sifat Bitcoin yang terdesentralisasi, setahu saya transaksi di jaringan Bitcoin tidak akan bisa dilacak PPATK seperti halnya transaksi di Bank/layanan keuangan sentralisasi lainnya.

Pertanyaan saya adalah adakah kemungkinan Bitcoin untuk dilegalkan pemerintah sebagai alat pembayaran berbarengan dengan rupiah? Saya belum kepikiran tentang "pemerintah pasti akan membuat regulasi tentang peredaran bitcoin" karena menurut saya untuk merealisasikan hal tersebut tentu harus ada semacam KYC sebelum diperbolehkan melakukan transaksi yang mana hal itu berarti kita harus mengabaikan privasi kita karena data dompet BTC kita sudah ada di pemerintahan.