Masih di lingkup nasional, Bitcoin tidak akan menjadi mata uang yang dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah bahkan hingga jabatan presiden terus berganti setiap periode karena Rupiah sudah menjadi alat bayar yang disahkan secara hukum.
Negara perlu mengontrol semuanya termasuk transaksi keuangan. Kalau Bitcoin tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun, maka negara juga masuk kedalamnya.
Menurut pandangan saya, bitcoin ada kemungkinan untuk dijadikan mata uang yang legal sebagai alat transaksi di Indonesia tergantung sudut pandang dari para pemangku jatabatan atau institusi. Belajar dari El Savador saat presiden Nayeb Bukele sukses meyakinkan seluruh parlemen mereka dan membuat Bitcoin menjadi alat transaksi yang legal meskipun pada awal gagasan ini mau dimplementasikan banyak tanggapan sinis dan pro dari berbagai pihak. Untuk saat ini mungkin belum bisa mengingat masih banyak parlemen dan anggota legislatif sedikit wawasan tentang manfaat bitcoin ke depannya, namun dilihat dari kenaikan cukup drastis nilai pajak yang diterima dari transaksi krypto bukan tidak mungkin suatau saat Indonesia menjadi negara kedua yang mengesahkan Bitcoin sebagai alat transaksi legal.
Saya pikir anggota legistatif kita bukan tidak memiliki wawasan tentang bitcoin karena ada juga beberapa anggota DPR kita yang berlatar belakang pengusaha di bidang teknologi. Tetapi di negara kita sangat sulit mengesahkan suatu aturan atau undang-undang karena berdasarkan kepentingan dan siapa yang kuat dibelakangnya karena politik sangat medominasi. Padahal jika membuat sebuah regulasi atau peraturan berdasarkan kajian yang mendalam tanpa adanya politisasi maka sudah seharusnya Negara kita bisa mengikuti jejak El Salvador yang mengesahkan Bitcoin sebagai alat transaksi apalagi tingkat penerimaan Bitcoin di Indonesia terus meningkat terutama di kalangan anak muda.