~snip
Sebenarnya secara undang-undang atau PKPU sudah jelas diatur dan kenapa juga tempat larangan di lakukan, dan apakah sanksi yang harus dilakukan saat pelangaran itu dilakukan?
Mungkin karena mereka yang memasang alat peraga tersebut salah satunya karena tidak membaca dulu aturan-aturan pemasangan atau bisa saja karena mereka ingin menang dengan cara-cara yang tidak baik melakukan berbagai cara supaya menang.
Sebenarnya sanksi untuk
pemasang alat peraga kampanye tersebut sudah ada ,berupa tindak pidana ringan (tipiring) dengan kurungan 3 bulan dan denda Rp 50 juta.
Sementara untuk
perusakan alat peraga kampanye merupakan tindak pidana pemilu. Karena hal tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ,pelakunya bisa kena sanksi pidana juga.
sebelum pemilu tahapan kampanye di mulai KPU tentu sudah mengumpulkan peserta pemilu baik capres partai dan tim sukses nya
mengenai aturan nya yang tidak boleh di langgar.
jadi kalau bawaslu dan aparat satpol pp mengamankan mencopot alat peraga kampanye ya sudah sesuai aturan bukan pelanggaran apa lagi pidana.
dan peserta pemilu ketika di copot malah bilang di dzolimi aparat tidak adil dll