Saya pikir anggota legistatif kita bukan tidak memiliki wawasan tentang bitcoin karena ada juga beberapa anggota DPR kita yang berlatar belakang pengusaha di bidang teknologi. Tetapi di negara kita sangat sulit mengesahkan suatu aturan atau undang-undang karena berdasarkan kepentingan dan siapa yang kuat dibelakangnya karena politik sangat medominasi. Padahal jika membuat sebuah regulasi atau peraturan berdasarkan kajian yang mendalam tanpa adanya politisasi maka sudah seharusnya Negara kita bisa mengikuti jejak El Salvador yang mengesahkan Bitcoin sebagai alat transaksi apalagi tingkat penerimaan Bitcoin di Indonesia terus meningkat terutama di kalangan anak muda.
Kepentingan di negara kita ini juga masih menyangkut kepada kepentingan asing, sehingga jika pun ada amandemen, pasti akan ada intervensi juga dari mereka yang tidak mau ada perubahan besar seperti mata uang. Tentang UU mata uang/alat transaksi, jikalau negara kita mau menyamakan dengan el savador, maka harus ada sidang umum MPR untuk amandemen undang-undang. Itu tidak mudah, karena ada kajian dari beberapa pakar, ahli ekonom dan agama. Apa lagi ada sebagian ulama mengharamkannya, apa tidak jadi kontroversi besar kalau itu disahkan?.