Quote from: Suzumaki on February 14, 2024, 11:20:16 AM

Quote from: StreakW on February 14, 2024, 06:07:37 AM

Quote from: Bitinity on February 14, 2024, 02:28:51 AM

Sudah jadi tradisi turun temurun dan bakal susah buat dihentikan. Para caleg bagi2 amplop dengan harapan akan mendapatkan suara dan para masyarakat menerima amplop karena ada yang ngasih dan juga karena sebagian besar mengatakan "rejeki tidak boleh ditolak". Seandainya para caleg tidak bagi2 amplop pun pasti ada cara lain yaitu dengan bagi2 sembako dengan dalih "sosialisasi" pada masa kampanye, atau juga bisa dengan bikin "pasar murah". Malah kadang dikampung2 itu amplop datang sendirinya dari bawah pintu lengkap dengan instruksi buat nyoblos calegnya. Di kasus yang kayak gini, mau ga mau rakyat juga ambil juga tuh uangnya karena mau nolak juga ga bisa, mau dibalikin ke siapa? Mau dilaporin dan dikasih ke petugas, kebanyakan rakyat pasti mikir "ya kalau diurus beneran, lha kalau malah dimakan sendiri sama oknum tertentu" Cheesy

Iy gan, selama para caleg masih saja membagi amplop atau sembako ke masyarakat, maka sulit bagi masyarakat untuk menolaknya. memang fenomema seperti itu sangat sulit dihindarkan ketika pemilu. Tapi bagi saya sih kalau memang sudah seperti itu mau gimana lagi. Mungkin ya biarkan saja lagiankan paling tidak bisa membantu sedikit ekonomi masyarakat.

Fenomena mony politik ini memang sangat sulit untuk dihapuskan, selama masih menjunjung tinggi istilah semua bisa dibeli dengan uang, ini semua tidak akan ada hentinya.
Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, oleh karena itu uang adalah sesuatu yang instrumental yang digunakan untuk memperoleh suara politik.

Money politik memang menjadi masalah serius dalam dunia politik. Karena dampaknya memunculkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya praktik korupsi, mengurangi kualitas demokrasi, dan membuat proses politik tidak sehat. Negara atau pemerintah harus bisa mengatasinya agar Money politik tidak terus menerus terjadi. Pemerintah harus serius dan bertindak tegas dan memberlakukan sanksi yang berat dengan salah satun langkahnya mungkin pemerintah harus mendorong transparansi dalam pembiayaan politik supaya masyarakat mengetahui siapa saja yang mendanai kampanye politik para calon atau partai politik dengan demikian mungkin dapat membantu mengurangi praktik money politik. Karena selama ini para partai politik atau para calon tidak transparan mengenai biaya politik dalam kampanye yang dikeluarkan.