yang jadi masalah aturan apapun yang berat akan susah di jadikan UU.
sedangkan anggota DPR sendiri banyak pelaku korupsi suap dll nya. jika suap sudah pasti minimal ketika pemilu hampir semua melakukan nya
PKS yang partai bersih kasus korupsi nya kecil atau sedikit pun tidak mau memproses UU perampasan aset.
padahal capres nya teriak2 paling lantang mengenai korupsi ketika kampanye.
apa lagi partai lain yang kasus korupsi nya lebih banyak