Quote from: Kriptogram14 on Today at 11:42:49 AM

Quote from: masulum on April 01, 2024, 11:39:30 AM

Quote from: Oiravon96 on March 29, 2024, 06:44:04 PM

Seharusnya pembangunan IKN ini awalnya harus di kaji terlebih dahulu melibatkan opini publik. sah sah saja jika pembangunan IKN ini jika tidak ada kota/daerah yang masih tertinggal pembangunan nya. anda perlu melihat opini publik apa yang terjadi di ruang publik.banyak yang berbicara seharusnya pembangunan IKN tidak perlu karna sifatnya tidak penting dan darurat. tentu ada alasan dari pengucapan opini itu. mereka yang tinggal di suatu daerah yang akses jalannya rusak dan berlubang,mereka yang akes jalannya masih tanah dan jika musim hujan sangat susah untuk di laluinya,mereka anak anak yang putus sekolah karena biaya,mereka yang tidak tau besok akan makan apa tidak,mereka jelas jelas sangat kontra dengan pembangunan ini. kata mereka mengapa tidak kami dahulu sebagai rakyat yang dipentingkan dan di sejahterakan, mengapa pembangunan ibu kota yang mereka urusi. pembangunan demi pembangunan mereka sanggupi tapi mensejahterakan rakyat mengapa mereka tidak sanggup? lantas IKN ini kepentingan siapa dan apa kepentingannya untuk rakyat?

Kalau pembangunan IKN harus menunggu opini publik, maka sudah seharusnya semua pembangunan harus meminta persetujuan publik. Pemerintah dalam hal ini yang dianggap paling salah tentu adalah Presiden, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rencana ini. Lantas seharusnya DPR memiliki tanggung jawab untuk mengkaji ini sebelumnya jika memang IKN ini belum seharusnya dilakukan. Tapi, DPR yang mewakili rakyat sudah setuju.

Jalan rusak, ini bukan sepenuhnya tanggung jawab Pemerintah pusat. Tapi pemerintah tertinggi di masing-masing daerah memiliki peran penting. Ingat kasus jalan di Lampung? Siapa yang tidak bertindak saat itu? Bukankah bukan Presiden, melainkan pemerintah setempat? Artinya, kesejahteraan rakyat itu dipikirkan oleh pemerintah terendah, mulai dari Kades, tidak melulu hanya dilayangkan kepada Presiden. Saya lihat sejak era lalu pun demikian, seakan-akan hanya Presiden yang memiliki kewenangan untuk membuat rakyat sejahtera, sedangkan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi bersembunyi.

IKN, mungkin kasusnya sama dengan jalan Tol, katanya Jalan Tol untuk orang kaya doank. kenyataannya, pengiriman logistik sembako bisa lebih cepat dengan jalan tol, siapa yang menikmati? rakyat juga kan! mungkin, sekarang IKN terlihat seperti kepentingan pejabat dan korporasi, tapi kalau menurut saya, lambat laun warga sekitar akan mendapatkan manfaat dari IKN baik langsung maupun secara tidak langsung.

iya bener dpr menyetujui, tapi mereka sendiri juga tidak akan berpindah ke ikn, mereka akan tetap stay di jakarta, dan kantor mereka aja tetap dijakarta, lantas kita harus percaya sama siapa lagi kalau hal serupa sudah terjadi, ngapain juga mereka setujui akan ikn itu, kalau mereka sendiri aja keberatan untuk pindah tugas mereka di ikn sana, banyak juga pejabat yang egan berpindah tempat kerja mereka ke ikn, jadi kenapa juga pemerintah ngotot untuk pindahkan ikn kesana, dengan anggaran yang harus di sediakan cukup banyak sampai hutang negara terus bertambah dan terus menumpuk, siapa nanti yang akan melunasi hutang negara kalau setiap presiden bukanya mengurangi hutang tetapi terus bertambah hutang, jangan sampai satu persatu pula hilang demi melunasi hutang negara.

Entah lah gan,simpang siur tentang ikn ini.yang jelas memang anggaran untuk ikn tidak main-main, pemerintah mengeluarkan biaya yang pantastis,tapi entah apa yang akan dirasakan atau di untungkan dari ikn ini .
Saya harap sih memang harus ada dampak dan mangfaat nya untuk masyarakat khususnya warga sekitar.