Kalau diliat-liat kadang peraturan atau kriteria yang ditetapkan pemerintah juga abu-abu. Maksud ane antara 1 orang pemerintahan sama orang lain itu beda kriterianya. Ini yang aneh sama beberapa oknum pegawai di negara ini. Kalau ASN okelah itu masih bisa dikriteriakan. Tetapi bagaimana dengan kriteria tidak mampu? Kriteria tidak mampu antara pegawai di dinas sosial dan di penyuluh PKH itu bisa berbeda. Tidak mampu itu ukurannya bagaimana? Tidak punya rumah kah? Tidak punya mobil? Punya kekayaan berapa?. Sama halnya dengan permasalahan penerima bantuan yang double double. Apakah itu sah atau tidak. Penyuluh PKH bilangnya tidak boleh double double karena melanggar peraturan. Pihak Dinsos bilang masih bisa double selama itu bukan doublenya itu dari kementerian sosial dua-duanya. Misalnya bantuan PKH dari kemensos sama beras dari bulog. Karena itu ane rasa kriteria kurang mampu disini masih sangat ambigu.
Kayak contoh yang sering kita lihat yaitu gas 3 kg. Di tulisan gas tertulis "untuk orang miskin", namun yang beli rata-rata pakai mobil dan ditaruh di bagasi. Ketika antrian gas di pangkalan pun ane lihat rata-rata pakai mobil, jadi tidak tepat sasaran. Dan benar apa yang ente katakan, kriteria orang tidak mampu dan miskin itu masih sangat abu-abu dan ambigu diterapkan di Indonesia. Seharusnya pemerintah mulai menyusun siapa-siapa dan golongan yang mana itu rakyat miskin dan orang mampu, soalnya ketika antrian BBM petralite pun hampir rata-rata motornya n-max, pcx dan kawasaki, ngisi pun banyak, beda dengan ane (yang mungkin) kriteria miskin, karena motor ane honda beat, jadi agak gimana gitu kalau antriannya berbaris dengan motor mewah gitu, ya agak minder gitu, terpaksa ane nge-gas putar balik isi petramax biar mereka malu.