⭐ Merited by taufik123 (1)
walaupun kita menganggap bitcoin lebih superior dan harusnya preferensi kita lebih kesana daripada ke Rupiah sebagai mata uang kita yang legal, namun kita tidak harus meninggalkannya, Indonesia adalah negara hukum, dan semua aturan yang ada tetap harus ditaati, dengan disahkannya crypto di negara kita ini saja sudah merupakan nilai yang baik walaupun itu tidak sebagai mata uang melainkan aset.
-snip-Sekarang kalo mengatakan bahwa Bitcoin itu "Revolusi yang tidak berdarah", masih terlalu dini
Soalnya ada faktor yang mungkin jadi pertimbangan seperti perkembangan teknologi pada bitcoin atau crypto, Regulasi, adopsi massal serta dampak jangka panjang yang bakal terjadi.
Kalau kejadian kerusuhan penolakan warga El salvador yang memprotes kebijakan pemerintahnya yang melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut berikut ini apakah termasuk 'revolusi berdarah' atau tidak?
Quote
Warga El Salvador membakar 200 mesin ATM Bitcoin demi memprotes kebijakan Presiden Nayip Bukele melegalkan uang kripto tersebut. Ilustrasi. (REUTERS/JOSE CABEZAS).
Quote from: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210917095558-78-695585/warga-el-salvador-bakar-atm-bitcoin
Jakarta, CNN Indonesia --
Warga El Salvador ramai-ramai turun ke ruas jalan memprotes kebijakan Presiden Nayib Bukele melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut.
Menyuarakan penolakan mereka, para pendemo nekat membakar 200 mesin ATM Bitcoin yang telah dipasang di seluruh negara.
Warga El Salvador ramai-ramai turun ke ruas jalan memprotes kebijakan Presiden Nayib Bukele melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut.
Menyuarakan penolakan mereka, para pendemo nekat membakar 200 mesin ATM Bitcoin yang telah dipasang di seluruh negara.
Atau isu tersebut hanya digulirkan dari lawan politik presiden-nya saja?
Kalau secara umum, saya sepakat jika Bitcoin dikatakan 'sebuah revolusi tak berdarah' karena kehadirannya bisa masuk ke berbagai wilayah dan tanpa terbatas di negara tertentu saja (selama keberadaan infrastrukturnya dasarnya mendukung), bahkan sebagiannya bisa diterima meskipun hanya diakui sebagai aset komoditas sebagaimana di Indonesia.