1. Wakanda bukan berdasar Merit-okrasi.
Sudah jelas dari berdasarkan definisinya dari kamus, merit = "the quality of being particularly good or worthy, especially so as to deserve praise or reward" kalau diterjemahkan pakai bahasa menjadi: kualitas yang baik sehingga pantas mendapat imbalan. Sistem di Wakanda tidak didasarkan pada kualitas seseorang, sehingga kualitas baik tidak otomatis dihargai. Agan pandai, agan bekerja keras? Di Wakanda agan masih kalah dengan kandidat titipan lewat jalur belakang.
Contoh yang lebih ekstrim adalah FUFUFAFA bisa jadi Walikota dan kemudian Wakil Presiden.
Kurangnya meritokrasi dalam pemerintahan kita itu bisa saja menjadi masalah yang serius kedepan, karena akan ada posisi yang ditempati oleh orang-orang tidak berkompeten hanya karena dia anak seorang pejabat atau pandai mencari muka. Hasilnya akan kita lihat bahwa mereka akan menghasilkan kinerja yang buruk karena memang kapabilitas mereka untuk menduduki posisi tersebut tidak ada, dan imbasnya itu akan terasa kepada pelayanan mereka kepada masyarakat.
Harusnya presiden kita sekarang ini memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bahwa meritokrasi itu adalah hal yang penting, namun sayangnya dia tidak peduli terhadap hal tersebut, dan mungkin ini juga akan diteruskan oleh presiden selanjutnya.
Budaya orang dalam sudah menjadi ciri khas di Negara Indonesia, jalur tersebut sering di manfaatkan oleh kaum pemilik modal dan mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga orang-orang yang berkompeten di bidangnya kesulitan menduduki posisi-posisi strategis. Kita tentu bisa mengambil banyak pelajaran dari dinamika Politik Indonesia, saya kira itu bisa menjadi contoh yang sangat relevan. Perilaku tersebut sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa, dan semua kalangan masyarakat sangat memahami hal semacam itu. Maka tidak salah, ketika ada orang Indonesia dari berbagai kalangan lebih memilih untuk berkarir di Luar Negeri, mereka menukar waktunya dengan imbalan yang sepadan.
Selagi Indonesia menganut sistem Demokrasi, maka mengimplementasikan sistem meritokrasi akan sangat sulit, bahkan Presidenpun akan sulit melakukannya. Sebab seperti yang kita tahu, untuk maju sebagai Presiden, maka harus terlebih dahulu membangun koalisi Partai sehingga memenuhi ambang batas dukungan. Otomatis setiap Partai akan mendapatkan hak untuk menduduki kursi kabinet kerja, dengan kata lain akan mendapatkan jatah Menteri tanpa harus melalui uji kelayakan. kira-kira itu sedikit cocoklogi terkait meritokrasi, yang saya pahami.