[....]
Bisa saja sebenarnya tapera berjalan tetapi dengan catatan negara ini sudah lebih baik dibanding sekarang tetapi jika kondisi pemerintahan masih carut marut dimana kinerja para dewan masih buruk maka Tapera masih akan tetap menjadi polemik tanpa kejelasan.
Yang membuat program seperti ini sangat diragukan, terutama bagi saya pribadi, kemungkinan korupsi di negara ini sangat tinggi, jadi ya iitu akan membuat kita bersedakh kepada mereka ketiak menjalani program ini, karena jika di pikir-pikir program ini sangat bagus sebagaimana istilah gotong royong di negara kita sejak dulu, tetapi dengan parlemen dan pemerintahan yang selalu ingin memperkaya diri yang membuat kita kesal dengan jasa mereka kepada masyarakat, apakah ini akan berjalan atau tidak, hal itu sanagat di pertanyakan dalam pengelolaan uang hasil Tapera.
selain tapera yang menjadi polemik, kali ini ada isu kenaikan pajak menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 januari 2025.
saya baca beberapa artikel kenaikan ini karena ingin memperbesar pendapatan pajak negara. haruskah ini juga dipaksakan?
mengingat daya beli masyarakat kita semakin melemah. terutama di kalangan kelas menengah kebawah yang untuk makan saja terasa sangat berat.
PPN 12 Persen Tambah Pemasukan Negara Rp80 T, Ekonom: Ingat Rakyat Kecil
PPN naik jadi 12% mulai 2025, apa dampaknya pada daya beli masyarakat?maaf kalo keluar dari pembahasan tetapi ini masih ada keterikatan diaman berbicara dampak mengenai isu kenaikan PPN ini tentu menurut saya akan berdampak buruk, semisal PPN naik jadi 12% tetapi realita turun kelapangan harga naik bisa lebih dari 20%, hal ini sering terjadi di akar rumput.
Anda benar daya beli ini akan semakin menurun dan ekonomi akan semakin melambat juga, ini sangat menyebalkan karena akan membuat kita semakin sulit.
mengena TAPERA sepertinya masih belum di sahkan, dan kita hanya perlu menunggu apakah akan di lanjutkan atau tidak oleh pemerintahan sekarang karena rencana itu di ajukan oleh pemerinatahan sebelumnya.