Saya setuju dengan agan, disamping agresifnya menangkap koruptor tapi kita hampir teralihkan bahwa kebijakan baru yang akan diterapkan pada 1 Januari harus terus dikawal ketat. PPN yang memukul kalangan menengah ke bawah dianggap penjajahan. Sedangkan perusahaan besar dan pejabat justru mendapatkan pengampunan pajak. Sangat tidak adil jika rakyat dituntut dengan pajak tapi gaji buruh stagnan.
Dan katanya kenaikan pajak menjadi 12% ini adalah mandat dari Undang UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di era sebelumnya utang Indonesia begitu membengkak tetapi sayangnya sebagian besarnya habis untuk belanja ASN, tunjangan yang mewah, atau traveling ke luar negeri berkedok perjalanan dinas. Sisanya lagi dikorupsi. Paling hanya 10-20% saja yang benar-benar dirasakan oleh Rakyat. Sebenarnya kalau saja duit pajak benar-benar mengalir ke rakyat seperti halnya negara-negara nordik, saya yakin bahkan pajak 40% mau kita bayar. Asalkan layanan kesehatan bagus dan gratis, Pendidikan gratis dan berkualitas, Pembangunan jalan merata ke pelosok yang membantu distribusi dan menggerakkan ekonomi, serta kepedulian Pemerintah dalam tata kota dan kebersihan kota. Saya membayangkan jika akses kesehatan canggih dan gratis dan pendidikan anak-anak gratis dan bermutu, maka itu sudah sangat membantu setengah dari perekonomian saya dimana uang saya hanya untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya bisa buat investasi, bisnis, atau liburan.