Penanganan yang dilakukan oleh pemerintahan era sekarang sebenarnya cukup gercep dimana ketika mulai menjabat sampai sekarang banyak sekali para pejabat yang sudah tertangkap atau mentalnya sedikit menciut karena memang tindak tegas yang dilakukan untuk era sekarang yang tentu ini menjadi nilai plus bagi saya dan tidak menutup kemungkinan selama tindakan seperti ini terus konsisten maka akan ada perubahan yang terjadi untuk negara kita meskipun mungkin hitungannya tidak terlalu besar dari segi perubahan tetpai hal ini mengartah kepada hal yang positif.
Hanya saja untuk era saat ini juga kita sekarang tentu harus ada sebuah kritikan yang harus dilakukan terlebih dengan kita tahu untuk saat ini sudah ada kebijakan baru yang memang diputuskan bahwa pajak kembali naik menjadi 12 persen di bulan Januari 2025 dan ini menjadi pajak tertinggi di asia tenggara yang tentu ini akan memunculkan banyak sekali argumentasi dan pro kontra yang terjadi.
Padahal kinerja awal cukup bagus hanya saja kebijakan baru ini dengan menaikan pajak bisa saja ini akan mengganggu perjalanan rezim baru kita saat ini dimana nilai positif diawal bisa berubah menjadi sebuah hal yang negatif karena kebijakan yang menurut saya ini akan memunculkan polemik.
Saya setuju dengan agan, disamping agresifnya menangkap koruptor tapi kita hampir teralihkan bahwa kebijakan baru yang akan diterapkan pada 1 Januari harus terus dikawal ketat. PPN yang memukul kalangan menengah ke bawah dianggap penjajahan. Sedangkan perusahaan besar dan pejabat justru mendapatkan pengampunan pajak. Sangat tidak adil jika rakyat dituntut dengan pajak tapi gaji buruh stagnan.
Bagaimana ini bisa dibiarkan?
Cuiiikh Sri Mulyani datang dengan kebijakan yang merugikan rakyat.
Sekarang bagi saya para penagih pajak tidak jauh seperti preman pasar yang bersertifikat. Gak bayar diancam kalaupun bayar juga gak ada pilihan.
Kita lihat alasan kenapa menaikan pajak sampai 12 persen ini dikatakan bahwa tujuan nya selain dari mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri, hal ini juga sebagai upaya untuk menjaga kesehatan APBN terutama dalam hal pembiayaan program-program prioritas pemerintah. Sekalipun memang hal itu memiliki tujuan yang bisa dipahami agar kinerja pemerintah terutama untuk penekanan agar perekonomian berjalan dengan baik, tetapi tetap saja saya rasa hal seperti ini pada akhirnya akan berimbas buruk kepada beberapa elemen masyarakat khususnya untuk masyarakat kita yang hidup di bawah garis ekonomi dan garis ekonomi menengah sehingga justru dengan kebiajakan ini akan membuat huru-hara baru dikalangan masyarakat yang memang tidak menyukai kinerja pemerintah yang ada saat ini.
Masih ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan dari segi perkembangan sumber daya atau memang membuat kinerja pemerintah lebih baik tetapi mereka tidak menginginkan hal itu sebagai upaya dan hanya mencoba menekan rakyat agar kinerja mereka terlihat baik dan negara ini menjadi berkembang dengan mengorbankan rakyat yang memang sedang dalam kondisi yang terjepit saat ini.
Bayangkan saja, penghasilan bulanan dari UMR atau dari hasil usaha yang dikembangkan dipotong pajak, tapera, BPJS dsb. Wah itu paket komplit sih saya rasa.