Pemerintah pusat terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan daya tarik wisata di setiap daerah. Terutama terkait akses jalan dan jembatan. Namun sangat disayangkan hal ini tidak dibersamai oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatannya. Pemerintah pusat hanya hanya menyediakan dan memfasilitasi, selebihnya mengenai pengelolalaan tempat wisata itu menjadi bagian daripada tugas pemerintah daerah. Dan lagi-lagi sangat dsayangkan tempat wisata ini tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.
Jika tempat wisata dikelola oleh pemerintah maka jangan harap tempat tersebut bisa berkembang dengan pesat karena kebiasaan pemerintah yang sering mengabaikan perbaikan infrastruktur ketika ada sesuatu yang mulai rusak. Lihat saja bangunan perkantoran dimana hampir kebanyakan tidak di urus dengan baik sehingga yang ada semakin terlantar. Lebih baik pengelolaan diberikan kepada pihak ketiga sehingga tempat wisata bisa di urus dengan baik dan mereka akan membayarkan pajak maupun sewa tempat kepada pemerintah.
Cara ini jauh lebih baik karena tempat wisata akan jauh lebih berkembang dan kita juga mengetahui penjabat pemerintahan yang selalu mendapatkan mutasi atau pindah-pindah tempat kerja sehingga fokus mereka justru akan terabaikan untuk mengelola tempat menjadi lebih berkembang dan itu jika bicara mengenai pola pengelolaan yang baik.
Saya setuju dengan anda jika infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah untuk diberika tanggung jawab pengelolaan pada pihak ketiga dan mereka dapat membayarkan sewa pada pemerintah untuk biaya perbaikan infrastruktur tersebut nantinya, karena jika setelah membangun sebuah infrastruktur dan tidak dikelola dengan baik tentu saja ini akan sangat merugikan anggaran yang telah mereka habiskan dan tidak mendapatkan manfaat apapun dari apa yang telah dibangun tersebut.
Terkait dengan pejabat pemerintahan yang dipindahkan tempat kerja mereka akan lebih baik pengganti posisi mereka tersebut tetap melanjutkan apa yang telah dibangun oleh pejabat sebelum mereka jika memang pembangunan tersebut akan bermanfaat untuk kedepannya, karena jika saja mereka yang menggantika posisi pejabat sebelum mereka melakukan pembangunan lain tentu apa yang telah dibangun sebelumnya akan terabaikan.
Banyan Daerah di Negara kita masih memiliki masalah dengan warga Lokal sehingga sulit juga bagi Pemerintah Daerah untuk menanggung pemeliharaan tempat pada pihak ketiga, ini yng menjadi permasalahan dan tidak kunjung terselesaikan karena warga Lokal yang tidak ingin kehilangan pencaariannya pada temapt wisata namun di sisi lain mereka juga enggan untuk melakukan pemeliharaan temapat.
Siappun yang menajadi pejabat daerah saya pikir juga akan sama, kita tahu sendiri kalau banyak di antara pejabat tersebut juga mencari keuntungan pada proyek pembangunan sehingga sulit untuk kita menyingkronkan antara plan dari pusat dan juga daerah, itu tidak akan memiliki titik temu kecuali pada program besar yang telah disorot oleh pemerintah pusat.