Biasanya memang kalau periode 1 menjabat, pemimpin itu akan berusaha nyari simpati rakyat biar dapat terpilih lagi di periode ke-2. Artinya keberlangsungan ini tidak akan kontinyu setelah jadi lagi nanti. Hal ini harus sangat diperhatikan karena bisa jadi akan banyak kelalaian yang dapat merugikan trilunan uang negara. Soalnya 2029 menjadi target besar, dan pengelolaan APBN akan terpecah dan terfokus ke sana.
Jadi, kalau anggaran makan gratis (misal) 30 ribu, bukan tidak mungkin sampai dilapangan hanya 15 ribu rupiah karena sisanya akan difokuskan bagaimana kepemimpinan terus berlanjut di 2029.
Sudah ada contohnya di periode kepemimpimnan sebelumnya, sehingga Indonesia akan tetap begini saja keadaannya jika pejabatnya bermental corupt.
Bisa di katakan program ini sudah terlanjur di agung-agungkan saat kampanyekan bahkan menjadi kampanye unggulan presiden Prabowo, jadi mau tidak mau ketika dia sudah menjabat harus di jalankan meskipun sebenarnya program ini tidak efektif dalam menyelesaikan masalah stunting. Malah akan menimbulkan masalah baru seperti korupsi dan untuk menjalnkannya juga ribet pada akhir ini tidak berdampak apa-apa. Lihat saja baru beberapa hari program ini berjalan dengan porsi 10rb untuk setiap anak, bisa kah itu di sebut makanan bergizi? Hanya ada nasi, pisang, sayur dikt malah lebih bagus makanan rumah sakit dari pada makanan gratis dari pemerintah.
Jadi kalau pendapat saya pribadi, program makan siang gratis itu sebetulnya bukan solusi cerdas. Karena di Indonesia masalahnya bukan soal kuantitas makanan, mayoritas anak Indonesia sudah makan tiga kali sehari, yang masih menjadi persoalan sebenarnya adalah kualitas gizinya yang tidak seimbang. jadi harusnya pemerintah lebih fokus ke edukasi gizi dan meningkatkan pereknomian sehingga masayrakat bisa memberikan makan yang bergizi kepada anak. Kalaupun pemerintah ingin membantu secara langsung harusnya uang dikasih ke orang tua anak, jadi biarkan orang tua masakin, bisa buat makan anaknya dan keluarganya. Ini semua lebih simple dan bisa menghindari korupsi, pengadaan tender, tidak Ada berebutan jadi supplier.