Dari beberapa artikel yang saya baca, peralihan pengawasan dan kepengurusan kripto dari Bappebti ke OJK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terutama kepada para pelaku pasar seperti trader. Seingat saya Bappebti itu dibawah kementerian perdagangan dan OJK adalah badan independen dibawah naungan Menteri Keuangan. Saya pikir aset kripto memang lebih cocok diawasi oleh OJK karena ke depannya akan ada banyak sekali orang yang tertarik dengan kripto dan akan ada banyak transaksi pada perdagangan kripto. Dengan wewenang yang dimiliki OJK saya pikir ini adalah langkah bijak yang dibuat Pemerintah Indonesia agar nantinya jika ada terjadi masalah sudah ada hukum yang jelas. Karena dibawah OJK maka sudah pasti ada undang-undang yang mengatur tentang keuangan serta tindakan hukum yang diambil atas pelanggaran yang terjadi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspxItu penjelasan fungsi OJK pada website mereka. Sedikit aneh saja fungsi perdagangan aset crypto itu malah ditangani oleh lembaga negara yang fungsi dasarnya untuk sistem pengaturan dan pengawasan jasa keuangan, karena sejak tahun 2018 aset crypto telah diakui sebagai komoditas di Indonesia, bukan sebagai alat pembayaran, dan karena itu fungsi pengawasannya berada dibawah Bappebti.
Kecurigaan saya, dan saya yakin itu, kenapa fungsi perdagangan crypto malah dipindahkan ke OJK itu untuk mengawasi transaksi crypto yang ada di indonesia, seperti kaitan satu address crypto ke satu identitas, transaksi crypto ke luar negeri dan sebaliknya, atau kaitan satu transaksi dengan situs perjudian. Karena OJK itu mempunyai wewenang yang lebih kuat dalam pengawasan transaksi dan mereka bisa bekerjasama dengan cepat dengan PPATK untuk menindaklanjuti transaksi mencurigakan atau pelanggaran.