Quote from: mu_enrico on March 05, 2025, 04:14:33 PM

Quote from: bitLeap on March 05, 2025, 12:12:41 PM

Kalau sistemnya pengen begitu berarti setuju dong menganut sistem komunisme? karena yang saya tahu hanya negara dengan sistem komunis lah yang menerapkan hukuman kayak gitu bahkan lebih seru kalau sistem otoriter pasti cocok dengan gagasan yang agan sebutkan dimiskinkan itu. Kalau demokrasi yang apa apa pasti ada aja sistem banding, pengadilan yang berlarut larut, proses keringanan dll.

Ini dari mana ceritanya? Justru di negara komunis itu hukumannya malah matoy kek di Komunis China.

Dimiskinkan itu kalau bahasa kerennya adalah "Asset Recovery," coba aja googling "Corruption Asset Recovery" nah akan banyak artikel mengenai hal ini. Apakah pengembalian aset itu juga hanya sebanyak yang dikorupsi saja? Misalnya korupsi 100M dibalikin 100M juga?* Ada yang bilang tidak cukup itu karena harus ada kompensasi kepada korban korupsi tersebut.** Misalnya gegara korupsi timbul banjir dsb.

*ini yang ane bilang dengan "dimiskinkan" agar mudah dipahami
**ini yang ane bilang dengan "dibuat minus" agar mudah dipahami

Quote from: bitLeap on March 05, 2025, 12:12:41 PM

Oh ada satu lagi menerapkan sistem khilafah dengan syariat islam kaffah ane jamin dah koruptor udah pada ilang tuh tangannya atau opsi terakhir hukum mati dipenggal mungkin. Hehe

Kampanyekan Sistem Negara Khilafah Bentuk Pelanggaran Hukum
Summon @dansus021 ada target Grin

Yang agan @bitLeap sampaikan itu kayaknya hanyalah sebuah sindiran keras atau semacam ketidakpuasaan dengan sistem hukum di Indonesia. Saya juga kalau lagi diskusi soal tatanan hukum khususnya mengenai koruptor selalu merasa tidak puas dengan hukuman yang mereka terima. Karena tidak ada efek jeranya, tahun berganti tahun, presiden juga silih berganti namun sistem hukuman terhadap koruptor tidak kunjung memberikan efek jera. Saya juga tidak puas setiap kali koruptor dikenakan hukuman kayak bercanda aja. Dipenjara tapi fasilitas kumplit, apa apa serba ada di balik jeruji bahkan fasilitas disana bisa ngalahin fasilitas bintang 5. Berarti ada yang salah dengan sistem hukuman di negara ini.

Kalau dipikir pikir perampasan aset atau dimiskinkan kayaknya udah cukup bagus terutama di negara demokrasi karena hanya itu satu satunya opsi yang bisa diambil. Perampasan aset yang meliputi seluruh kekayaan yang dimiliki dimulai saat si koruptor melakukan tindakan korupsinya. Minimal setelah dia keluar tidak memiliki apapun untuk digunakan tapi kembali lagi apakah kita benar beanr percaya akan itu semua?