Pemerintah saat ini melakukan efisiensi anggaran di beberapa sektor yang sebenarnya itu sangat penting, salah satunya adalah efisiensi anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan dasar dan menengan di pangkas 8T dari sebelumnya, padahal pendidikan adalah pondasi bagi sebuah negara yang itu sangat krusial sekali.
Namun bukan pada poin itu yang ingin saya sampaikan disini, ada poin lain yang menurut saya itu bertolak belakang dengan kebijakan tersebut, salah satunya adalah bagaimana pejabat negara sangat boros sekali mengenai anggaran, bahkan hanya untuk sekedar rapat. Seperti dalam kejadian baru baru ini, yang mana ada rapat yang secara "tertutup" di hotel mewah yang itu menjadi kontroversi juga.
Sebenarnya ada banyak masalah disini, yang pertama rapat yang seharusnya di ketahui oleh rakyat justru di gelar tertutup yang itu membahas tentang RUU TNI yang menjadi kontroversi dan selain itu mereka menggelar rapat di hotel mewah yang pasti biayanya sangat mahal di tengah yang "katanya" sedang melakukan efisiensi anggaran. Mereka juga beralasan bahwa itu sudah sesuai dengan aturan karena keadaan yang mendesak. Pertanyaan saya, keadaan mendesak seperti apa? Bukankah RUU TNI ini juga mendapatkan banyak penolakan sehingga menciptakan suasana yang tidak kondusif? Dan kenapa harus tertutup, bukankah mereka mewakili "rakyat"? Logikanya rakyat harus tahu dong apa yang sedang di bahas.
Sumber :
1,
2Dengan 1 kasus rapat DPR di hotel, agan tidak bisa menganalisir bahwa pejabat boros. Justru efisiensi di lembaga dan kementrian itu salah satu yang dikeluhkan banyak pengusaha khususnya katering, hotel dan tiketing karena penuruan drastis, efisiensi ini disinyalir juga berkontribusi pada turunnya daya beli masyarakat.
Selain pemenuhan janji kampanye, lembaga dan kementrian yang belum terkena efisiensi sangat dibutuhkan untuk program-program utama pemerintah prabowo pada masa awal pemerintahan yaitu pemberantasan narkoba, pembenrantasan judi online , dan pemberantasan korupsi. Terlepas dari apapun pro dan kontra yang ada di masyarakat, tentu pemerintah punya pertimbangan sendiri dan alasan terkuat adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan kesatuan republik Indonesia. Selain itu pemotongan anggara pada pengurangan fasilitas dan dukungan teknis. (kunjungan kerja, simposium & studi banding, perjalanan dinas) hal-hal seperti itu yang kena efisiensi.
Selain itu masing-masing lembaga di Indonesia tidak bisa saling mengatur, sifatnya hanya bisa melakukan koordinasi, lembaga eksekutif, lembaga legislatif tidak bisa mengatur satu sama lain secara langsung.
Mengenai RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang, sebenarnya tidak ada masalah selama inti dari semua adalah dedikasi dan perjuangan untuk bangsa dan negara. Yang menjadi masalah, jika Undang-undang tersebut digunakan alat oleh oknum TNI untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan sifatnya merugikan rakyat, bangsa dan negara, apalagi jangan sampai terjadi supremasi militer diatas sipil.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-menteri-keuangan-s-37mk-022025Baiklah saya bisa mengerti dengan hal itu, dan saya mungkin akan menjadi orang yang paling depan untuk setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah hari ini jika sistemnya sangat baik dan orang yang ada di dalamnya juga bisa sangat dipercaya. Namun masalahnya hari ini, sistem kita bermasalah dan orang yang ada di dalamnya juga bermasalah.
Okelah, pemerintah mengesahkan RUU TNI, namun seberapa yakinkah kita bahwa itu tidak akan digunakan oleh oknum oknum untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya? Kita harus juga melihat ke masa lalu bahwa ini pernah terjadi dan kita tahu bagaimana hasilnya.
Yang menjadi poin utama saya disini adalah orang yang berada di sistem tersebut, bagi saya sangat lucu ketika mantan narapida korupsi menjadi pimpinan rapat misalnya dan itu terjadi di negara kita.
Ruang ruang yang bisa disalah gunakan menjadi rentan di negara kita ini, itu yang membuat banyak orang akhirnya membuka suara tentang kebijakan kebijakan yang dianggap membuka ruang besar untuk nantinya digunakan sebagai kendaraan mereka untuk membuat sesuatu yang merugikan.
Terlepas dari kebijakan yang baru baru ini banyak diperbincangkan, sejujurnya saya kurang begitu peduli dan tidak mau peduli dengan apa yang sedang terjadi. Pasalnya rancangan undang-undang, pemangkasan anggaran, rapat tertutup di hotel, lalu ada lagi yaitu soal undang undang perampasan aset yang katanya terfokus pada aset rakyat bukan pada perampasan aset koruptor jelas jelas mereka para pejabat di atas lah yang harusnya di berikan batasan atas aset. Maka dari itu saya kembali ke titik awal untuk tidak peduli dan tidak ingin peduli sama sekali. Fokus saja bagaimana caranya agar dapat mensejahterakan diri sendiri dan keluarga. Suara kita selantang apapun sudah tidak akan didengar lagi gan.
bagus sih gan untuk gak peduli dengan dunia perpolitikan di indonesia ini, saya juga begitu namun banyak yang mengatakan itu bagus tidak peduli namun langsung atau tidak langsung nanti akan merasakan dampak dari hasil perpolitikan tersebut.
saat pertama kali mengetahui pembahasan tentang RUU TNI di hotel mewah, di situ saya pun sudah berpikir, wah ini ada yang gak beres, apakah sepenting itu sehingga rapat pembahasannya tidak bisa di adakan di kantor mereka saja, jelas sekali mereka berusaha membuat rapat pembahasan tersebut berjalan dengan lancar hingga kemaren yang mengawal pengesahan dari RUU TNI ini adlaha tentara langsung, ini sudah parah. tapi emang bikin kesal dah para pejabat negeri konoha ini, masa gak ada puasnya ama satu jabatan, gentleman napa kalo mau ke jabatan sipil yah lepas dulu jabatan yang mengikat sebelumnya.
Sebenarnya jika bicara tentang peduli atau tidak atas dasar suara kita tidak akan di dengar selantang apapun kita berteriak, saya juga mungkin akan menjadi bagian dari orang yang tidak peduli. Namun rasanya ada sesuatu yang ingin saya lampiaskan meskipun itu tidak akan mengubah apapun, karena pemangku kewenanganlah yang akan menentukan semuanya.
Namun saya berpikir kedepannya seperti apa, terutama untuk anak keturunan kita nanti. Mungkin sekarang dampaknya untuk kita itu tidak akan signifikan, namun saya khawatir anak cucu kita yang merasakan dampak besar atas keputusan atau yang terjadi hari ini, itu yang saya khawatirkan.