RUU Perampasan aset mentok di DPR, dari beberapa informasi bahwa butuh approval atau instruksi dari ketua partai agar RUU itu disetujui. Sejak akhir pemerintahan Jokowi sudah meminta agar RUU penyitaan aset disahkan segera oleh DPR melalui Surat Presiden tetapi DPR-nya mbulet saja, tanpa memberikan alasan yang jelas. Jadi yang perlu kita suarakan sekarang adalah percepatan pembahasan dan pengesahan RUU penyitaan aset, agar Indonesia tidak menjadi surganya koruptor, agar bisa sedikit memutus rantai korupsi sambil membabat rumput-rumput liar yang masih tersisa.
ah sudah tidak aneh kalau RUU permapasan aset mentok dan tidak ada kepastian karena para petinggi jelas sangat takut dengan RUU tersebut. Mereka khwatir korupsi sekecil apapun bisa tercium dan akhirnya kekayaan mereka hilang. Anak anak pejabat makin menjerit dan tidak lagi bisa menikmati fasilitas mewah orang tuanya. Jadi begitulah kira kita mengapa RUU ini tidak benar benar bisa diselesaikan, setiap anggota DPR akan mencoba untuk menghalangi jalannya kebijakan ini agar tidak lolos.