Re: Efisiensi Anggaran, Tetapi Pejabat Boros Serta RUU TNI
Baiklah saya bisa mengerti dengan hal itu, dan saya mungkin akan menjadi orang yang paling depan untuk setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah hari ini jika sistemnya sangat baik dan orang yang ada di dalamnya juga bisa sangat dipercaya. Namun masalahnya hari ini, sistem kita bermasalah dan orang yang ada di dalamnya juga bermasalah.
Okelah, pemerintah mengesahkan RUU TNI, namun seberapa yakinkah kita bahwa itu tidak akan digunakan oleh oknum oknum untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya? Kita harus juga melihat ke masa lalu bahwa ini pernah terjadi dan kita tahu bagaimana hasilnya.
Yang menjadi poin utama saya disini adalah orang yang berada di sistem tersebut, bagi saya sangat lucu ketika mantan narapida korupsi menjadi pimpinan rapat misalnya dan itu terjadi di negara kita.
Ruang ruang yang bisa disalah gunakan menjadi rentan di negara kita ini, itu yang membuat banyak orang akhirnya membuka suara tentang kebijakan kebijakan yang dianggap membuka ruang besar untuk nantinya digunakan sebagai kendaraan mereka untuk membuat sesuatu yang merugikan.
Okelah, pemerintah mengesahkan RUU TNI, namun seberapa yakinkah kita bahwa itu tidak akan digunakan oleh oknum oknum untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya? Kita harus juga melihat ke masa lalu bahwa ini pernah terjadi dan kita tahu bagaimana hasilnya.
Yang menjadi poin utama saya disini adalah orang yang berada di sistem tersebut, bagi saya sangat lucu ketika mantan narapida korupsi menjadi pimpinan rapat misalnya dan itu terjadi di negara kita.
Ruang ruang yang bisa disalah gunakan menjadi rentan di negara kita ini, itu yang membuat banyak orang akhirnya membuka suara tentang kebijakan kebijakan yang dianggap membuka ruang besar untuk nantinya digunakan sebagai kendaraan mereka untuk membuat sesuatu yang merugikan.
Residu-residu politik dan masalah dari pemerintah sebelumnya tentu masih ada, begitu juga di pemerintahan Pak Prabowo, masih ada orang yang loyal pada Jokowi, atau loyal ke partai. Perlahan tentu akan dikonsolidasikan oleh Pak prabowo. Om udah lihat belum apa yang berubah di UU TNI ? Pernah mikirin kenapa RUU TNI ini disahkan ? Lalu ngerasa gak selama ini gimana yang punya duit juga berkolaborasi dengan si coklat ? Bisa lihat tidak di kasus pagar laut coklat geraknya lambat meskipun sudah di ulti sama Presiden. Jadi supremasi sipil kelas atas + coklat bisa diseimbangankan dengan penambahan peran TNI (tapi bukan dwifungsi TNI). Fokus pemerintah pak Prabowo selain korupsi, yang pertama adalah narkoba dan yang kedua adalah judi online. Kalau menunggu konsolidasi coklat dengan ketua partai kurang efektif dan buang-buang waktu, jadi pak Prabowo mikirnya konsolidasinya ntar aja, sekarang mending pakai bantuan TNI buat gerak cepat. Saat ini kita belum tau cara apa yang diambil pak Prabowo, otoriter, demokratis, putih, hitam, atau abu-abu yang jelas Pak Prabowo adalah seorang nasionalis. NKRI harga mati itu bukan hanya wacana buat Prabowo, tetapi apa yang menjadi milik bangsa Indonesia harus ada ditempatnya dan dinikmat oleh rakyat Indonesia.
Contoh peran krusial TNI adalah peran dalam SATGAS PKH (penertiban kawasan Hutan), satgas PKH melakukan penyitaan dan penyegelan lahan sawit negara yang selama ini dieksploitasi secara ilegal oleh mafia sawit, ratusan triliunan hasil sawit yang seharusnya masuk ke negara dikorupsi selama belasan tahun. Kehadiran TNI selain menjaga keamanan juga mencegah perlawanan dari pihak-pihak yang memeiliki kepentingan ilegal.
Saya justru menunggu peran segera TNI dalam proses pemberantasan narkoba dan judi online. Potensi mendekati ke situasi ala Orde Baru sangat tidak mungkin, kondisi masyarakat kontemporer saat ini lebih melek politik dibandingankan era order baru. Informasi mudah diakses dan gerakan solidaritas dan demonstrasi lebih mudah digerakkan.
Nah untuk pembekuan hak politik mantan narapidana korupsi jika bisa dijadikan undang-undang alangkah baiknya tapi DPR aja gak ngelanjuti pembahasan RUU penyitaan aset koruptor apalagi ide ini. Pokoknya di 2024-2029 tidak mungkin disahkan.
https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/publikasi/detail/poin-penting-revisi-uu-tni
image source https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250317194605-15-1209886/infografis-poin-poin-krusial-perubahan-dalam-ruu-tni