Quote from: retreat on June 21, 2025, 04:55:55 PM

Quote from: AprilioMP on June 19, 2025, 03:15:25 PM

-snip-
Harusnya mendagri dalam memutuskan 4 pulau itu harus melibatkan dua pihak. Memang skenario yang bagus dan tidak sepatah kalimat permintaan maaf diucapkan mendagri terkait keputusannya itu yang menyulut energi seluruh indonesia.
Bagaimana dengan kasus tambang di raja ampat?

Lucunya bukannya meminta maaf mendagri justru mengatakan kalau Edy Rahmayadi yang usulkan pemindahan 4 pulau Aceh. Dia mengatakan kalau pada tahun 2022 Edy disebut pernah mengajukan pemindahan empat pulau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan Bobby, gubernur sumut berdalih kalau 4 pulau tersebut masuk ke wilayah administrasi tapteng, jadi yg berkepentingan itu adalah Masinton, bupati tapteng. Jadi kedua pejabat yang disinyalir mempunyai kepentingan terhadap 4 pulau ini justru seperti lempar batu sembunyi tangan.. mereka mencoba mengalihkan kesalahannya kepada orang lain dan tidak ada niatan untuk meminta maaf kepada masyarakat. Sangat miris memang melihat mental pejabat-pejabat seperti ini, namun apa mau kita katakan, baik Bobby (gubernur sumut) dan Tito (mendagri) itu adalah orang-orang jokowi, dan kita sudah tau bagaimana permainan politik lingkaran jokowi selama ini.

Ada apa dengan kepemilikan pulau2 ini, setelah kemaren Aceh lalu muncul yang di Trenggalek vs Tulungagung dan lagi2 sepertinya karena keputusan mendagri yang menyatakan 13 pulau masuk Tulungagung.
Disaat masih banyak hal penting yang harus diurusi di negri ini kenapa malah petinggi2 bikin masalah yang ga penting seperti ini (ga penting buat kita tp mungkin sangat penting buat mereka) karena ane yakin pasti ada tujuan tertentu dibalik itu semua.
BTW mungkin memang udah jadi tabiat para pejabat konoha, ketika melakukan sesuatu dan itu dicap salah maka akan cari pihak lain buat disalahkan biar ga terlihat buruk dimata rakyat.
Orang2 yang sekarang disebut dengan Genk Oslo ini kok lama2 makin menjadi2 ya kwkwkwk