Kalau berharap hukuman mati bagi koruptor mungkin itu mustahil bisa dilaksakan di Indonesia, karena akan ada banyak elit-elit partai politik yang bisa terjerat kedalam hukuman ini, makanya prabowo sampai mengeluarkan pernyataan untuk mengampuni para koruptor asal mereka bertobat. Yang paling realistis itu adalah UU perampasan aset karena sudah masuk prolegnas dan sudah dalam tahap pembahasan di DPR. Namun sampai sekarang itu masih dalam tahap pembahasan saja, karena banyak elit-elit partai tidak setuju dengan UU perampasan aset - karena bisa saja menjadi senjata makan tuan buat mereka. Jadi sampai sekarang UU tersebut masih dibahas saja, entah sampai kapan disahkan kita tidak tahu, namun saya skeptis UU tersebut bisa disahkan di masa pemerintahan prabowo.
Sekarang mereka tobat dari korupsi entah juga bakal korupsi lagi maka ini tidak akan menjadi efek jera bagi para koruptor dimana ada kesempatan para pejabat akan melakukan nya lagi dan sekarang seperti Kemdikbud yang korupsi 9.9 T dari pengadaan Chromebook gila kan korupsi sekarang bukan miliaran lagi bahkan triliunan.Mengenai perampasan aset kayak ini akan sulit di sahkan karena memang para elit akan banyak menentang dengan UU ini, karena bagi pejabat mungkin kalau UU ini di sahkan maka koruptor bisa miskin seumur hidup
tapi entah lah negara wakanda masih kacau kalau soal korupsi masih ada di setiap instansi pemerintahan nya yang korupsi, dana desa aja yang ratusan juta di korupsi apalagi ini yang miliaran atau bahkan triliunan.