Betul, makanya saya bilang izinnya jadi tidak valid kalau struktur manajemennya langsung dari pihak Binance.
Jika susunan struktur manajemennya ketika seandainya memang benar-benar terjadi akuisisi tersebut berubah komposisi nya tidak lagi 2/3 nya merupakan WNI seperti disebutkan diatas, berarti memang sudah tidak terpenuhi lagi syarat untuk izin sebelumnya sebagaimana yang diatur pada peraturan Bappebti."Hanya sekedar ada" agar syarat izin beroperasi di Indonesia bisa tetap terpenuhi, begitukah? Jika demikian direksi/dewan komisaris yang berasal dari WNI tersebut sama saja seperti tidak punya wewenang apa-apa dalam pengambilan kebijakan.
Mungkin ini salah satu lubang di peraturan yang ada. Kalau dana yang ada banyak saya rasa tidak sulit mencari orang yang bisa diminta untuk jadi direksi dengan syarat A/B/C. Tapi buat user sendiri, kalau hasil regulasinya ke exchange ga ada masalah, apakah spekulasi kaya gini bermasalah bagi mereka? Misalnya ga ada perubahan tarif, withdraw masih lancar dst. 
.