Saya pikir anggota legistatif kita bukan tidak memiliki wawasan tentang bitcoin karena ada juga beberapa anggota DPR kita yang berlatar belakang pengusaha di bidang teknologi. Tetapi di negara kita sangat sulit mengesahkan suatu aturan atau undang-undang karena berdasarkan kepentingan dan siapa yang kuat dibelakangnya karena politik sangat medominasi. Padahal jika membuat sebuah regulasi atau peraturan berdasarkan kajian yang mendalam tanpa adanya politisasi maka sudah seharusnya Negara kita bisa mengikuti jejak El Salvador yang mengesahkan Bitcoin sebagai alat transaksi apalagi tingkat penerimaan Bitcoin di Indonesia terus meningkat terutama di kalangan anak muda.
Kepentingan di negara kita ini juga masih menyangkut kepada kepentingan asing, sehingga jika pun ada amandemen, pasti akan ada intervensi juga dari mereka yang tidak mau ada perubahan besar seperti mata uang. Tentang UU mata uang/alat transaksi, jikalau negara kita mau menyamakan dengan el savador, maka harus ada sidang umum MPR untuk amandemen undang-undang. Itu tidak mudah, karena ada kajian dari beberapa pakar, ahli ekonom dan agama. Apa lagi ada sebagian ulama mengharamkannya, apa tidak jadi kontroversi besar kalau itu disahkan?.
Pengesahan Bitcoin sebgaia mata uang untuk saat ini di Indonesia masih belum sepenuhnya layak. Karena hal ini perlu mempertimbangkan keseimbangan ekonomi untuk semua kalangan Mansyarakat. Kita tahu komunitas crypto Indonesia mengharapkan hal besar tapi di sisi lain tidak semua orang akan terbuka dengan crypto terutama untuk menerima Bitcoin. Dengan banyaknya pertimbangan maka Indonesia menurut saya sejauh ini sudah cukup ramah dengan crypto saja sudah cukup dengan menempatkan regulasi dan tidak membuat kita dilarang. Jadi pada dasarnya akan ada banyak pertimbangan oleh pihak pemerintah, tidak mudah loh dalam mengetuk palu, apalagi crypto sipatnya di pasar sangat fluktuatif. Saya tahu ini mengenai Bitcoin dan komunitas ingin sistemnya seperti di El Salvador, tapi kan El Salvador wilayahnya kecil mudah dikontrol dan juga dalam mengatasinya tidak seluas Indonesia dengan berbagai wilayah, kondisi ekonomi tumpang tindih serta masih adanya ketidakmerataan sosial. Bahkan dari segi pemahanan akan teknologi pun saya merasa masyarakat masih banyak yang gaptek, gaptek dalam artian disini ialah memahami cara kerja Bitcoin, sistem perdangannya, transaksi digital dan tingkat jaminan. Sedangkan fiat dijamin oleh pemerintah ketika nilainya anjlok maka akan dilakukan segala cara untuk memperbaiki inflasi. Tapi di Bitcoin sistemnya berjalan tanpa ada kendali untuk mempertahankan nilai, bahkan jikalau pun diregulasi pemerintah tetap tidak bisa menjamin akan gejolak pasar di saar bullish/bearish. Ditambah dengan mengadopsi Bitcoin menuntut pemerintah untuk mencetak fiat lebih banyak dan itu berdampak pada ekonomi indonesia sendiri.