Quote from: Juse14 on February 03, 2024, 07:13:19 PM

Inilah yang disebut dengan hukum rimba, dimana yang berkuasalah yang akan memegang kendali penuh, berprilaku semena-mena dan yang lemah akan ditindas oleh yang lebih kuat.

Dan hukum seperti ini tidak cocok jika harus diterapkan di negara kita, yang merupakan sebuah negara demokrasi, dimana kekuasaan tertinggi itu ada di rakyat. walaupun memang bahwa realitas yang terjadi bahwa hukum dinegara kita adalah hukum rimba, yang dimana seharusnya kekuasaan tertinggi itu ada dirakyat namun yang terjadi jutru rakyat semakin termajinalkan.

kembali kepada pernasalahan awal, apa yang dikatakan guntur, itu merupakan bentuk kekesalan dirinya terhadap pak dek jokowi yang tidak bisa paksun kepada partai yang telah ikut memperbesarkan dan mengantarkan dirinya pada singgasana tertinggi di negeri ini. Dan kekecewaan ini bermula pada waktu sebelumnya, dimana paa waktu itu pak de jokowi tidak mampu mengabulkan permintaan yang menjadi ibu ketum terkait daripada permintaan bahwa harus 5 kementeriaan harus dikuasai dan diisi oleh kader-kader dari parti PDIP. Dan kekecewaan tersebut memuncak setelah ada kabar terkait pencalonan anaknya (Gibran Rakabuming Raka) menjadi cawapres dari koalisi Indonesia Maju, yang dimana pada saat gibran masih menjadi kader dari paertai PDIP. Dan ini cukup menarik, tentang bagaimana seorang King Maker (Joko Widodo) yang sedang berusaha untuk menyeblih banteng merah.

Setuju sih, mungkin kecewa berat, Wink

.Bagaimanapun, politik selalu bisa berubah-ubah kapan saja. Hari ini mereka renggang, besok nya bisa jadi udah akur lagi. Sulit ketebak, Jadi, kalau dari kacamata saya, opini dan pandangan seorang politisi mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan dari partai secara keseluruhan. Partai politik itu kan besar, ada banyak anggota dengan berbagai pandangan dan pendapat.

Toh, jika Ganjar Pranowo dipilih sebagai calon presiden, pastinya banyak faktor yang akan dipertimbangkan oleh pemilih, tidak hanya berdasarkan pernyataan dari satu anggota partai saja. Track record, kompetensi, integritas, dan lain sebagainya akan menjadi pertimbangan. Jadi kalau soal dikriminalkan, setahu saya hukum berlaku bagi semua orang dan seharusnya tidak bisa digunakan sebagai alat politik.