Quote from: masulum on October 20, 2023, 01:26:36 AM

https://pbs.twimg.com/media/BklwYnSCcAAjqRR.jpg:large
Source: https://twitter.com/BEMUndip_/status/453036195308523520

Saya memiliki saudara yang menjadi tim sukses salah satu bakal calon DPRD di salah satu kota besar, ia mengungkapkan kalau untuk modal awal yang dikeluarkan oleh calon sudah lebih dari 2M. Ini belum biaya lain-lain, mulai dari marketing (pembuatan banner, gaji tim sukses). Kemudian, pembagian amplop untuk warga agar memilih si calon, ada lagi serangan fajar yang sering dilakukan dengan memberikan uang lebih banyak untuk menikung calon lain.

Bagi sebagian warga, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Jumlahnya tidak banyak memang yang diterima oleh warga, kalau rata-rata di desa saya hanya mendapatkan 50rb. Tapi, uang tersebut seperti tidak bisa ditolak. Saya pribadi tidak mau menerima berapa pun nilainya, bahkan sempat ditawari honor 250rb untuk membantu membagikan uang pada orang-orang terdekat saya. Saya hanya bilang, cari orang lain saja. Sedangkan orang lain, bahkan keluarga saya sendiri, meskipun saya minta untuk menolak segala pemberian dari calon, tetap saja diterima.

Menurut warga "ambil uangnya, jangan pilih orangnya", tapi seandainya yang memberi itu tetap menang, bukankah sudah dipastikan memiliki potensi korupsi 99% agar bisa balik modal? sedangkan modal awal saja sudah lebih dari 2M. Jangankan DPRD yang konsepnya sudah luas, untuk menjabat perangkat desa pun calon perlu mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan suara. Di sisi lain, melaporkan pun tidak menjadi solusi sejauh ini!

Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

Sebenarnya masyarakat sudah hilang kepercayaan kepada pejabat yang amanah dan bener-bener memikirkan rakyat, maka dari itu masyarakat berasumsi bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi pejabat sudah 90% ketika berhasil menjabat akan korupsi, makanya masyarakat menerima money politik dengan alasan rugi jika menolak toh ketika mereka menjabat pasti korup.
Sebenarnya memang hal ini sangat miris ketika suara rakyat bisa di beli, tetapi ini sangat sulit dihentikan karena sebagian dari rakyat indonesia masih rakus dengan uang dan kekuasaan.
Jangankan untuk menghentikan money politik, untuk menghentikan kefanatikan kesalah satu paslon dan partai saja masih belum bisa di reda di lingkungan desa.