~
Ya sudah jelas seperti yang saya katakan di atas bung....
Dan tidak mudah untuk masyarakat kalangan bawah menolak money politik, karena seperti yang kita ketahui bahwa faktor ekonomi dan Pola pikir menjadi salah satu alasan terkuat.
Dan untuk para pejabat agar tidak korup menurut saya harus ada tekanan yang tidak memberikan celah agar para pejabat korup.
Karena faktor korupsi terjadi karena jelas karena ada celah dan di dasari dengan watak serakah yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang di inginkan.
Lantas solusi seperti apa yang ingin anda sampaikan untuk bisa menutup celah dan menutup kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi..?
Sementara itu menurut hemat saya, selain daripada meminimalkan angkos politik, akan tetapi pendidikan anti korupsi menjadi hal yang cukup penting dan ini harus ditanamkan sejak dini dan diajarkan dibangku-bangku sekolah sampai pada perguruan tinggi. Dan kita kan mencontoh negara jepang yang dimana negara tersebut berhasil menekan angka kasus tindak pidana korupsi menjadi seminimal mungkin, karena negara tersebut menanamkan "budaya malu" yang dimana jangankan sampai jadi tersangka kasus korupsi, baru terindikasi saja bukan main malunya. karena bagi dirinya korupsi adalah aib tersesar untuk seorang pejabat negara. Berbeda halnya dengan negara kita, jangankan yang belum melakukan, yang sudah menjadi napi koruptor saja tak punya rasa malu dan masih berani petangtang-petengteng dihadapan publik.
Sumber; Kembalinya Koruptor, Lenyapnya Budaya MaluDari beberapa respond yang saya dapatkan dari masyarakat sekita tempat tinggal saya kenapa mereka menerima amplop atau serangan fajar dari para caleg karena asumsi mereka saat para caleg tersebut terpilih baik dari hasil bagi-bagi amplop atau tidak rasa kepedulian terhadap masyarakat sama saja. Ini respon mereka karena saat memilih caleg murni dari hati nurani mereka tanpa imbalan diberikan uang namun saat sudah menduduki jabatan sebagai legislatif mereka lupa tentang visi dan misinya untuk mensejahterakan rakyat.
Terlepas menerima amplop merupakan hal yang tidak dibolehkan dalam pemilu namuan masyarakat sepertinya tidak begitu percaya dengan kinerja para legislatif saat terpilih nanti, hal ini terbukti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR baik daerah hingga pusat sangat rendah dan sesuai dengan kinerja mereka yang terbilang sangat tidak maksimal memberikan dampak atau keputusan yang mendukung masyarakat.
Kalau memang mereka sudah tidak percaya lagi dengan para anggota DPR, lalu mengapa masayarakat mengambil sejumlah uang tersebut, dan mencoblos mereka.? Mengapa mereka tidak memilih untuk golput pada pencoblosan DPR..?
Karena setidaknya dengan memilih untuk golput dan suara golput ini menjadi mayoritas pada pemilihan caleg, ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan besar, baik itu terhadap KPU selaku penyelanggara pemilu maupun kepada Lembaga DPR itu sendiri. Sehingga nantinya akan ada sebuah evaluasi dan pengkajian ulang mengenai sebuah kebijkan, aturan, kelembagaan dan keanggotan DPR itu sendiri
Pada kenyataanya, masyarakat hanya akan mencoblos caleg dan memberikan suaranya itu kepada caleg yang memberikan serangan fajar dengan jumlah tertinggi.
Kemaren DPR pusat membuat revisi UU yang memberikan keuntungan kepada pengusaha melalui omnibus law dan apakah ada kemungkinan DPR tahun depan juga bakal sama?
Prasangka saya masih ada kemungkinan seperti itu, karena hasil perhitungan cepat pada pemilu kali ini Partai PDIP masih menjadi yang paling unggul diantara partai lainnya. Sehingga kemungkinan terbesarnya mengenai kekuasaan dan keketuan DPR-RI itu masih dipegang oleh kader-kadar PDIP