Quote from: ringgo96 on March 24, 2024, 11:10:22 PM

Quote from: GAM ACHEH on March 24, 2024, 05:34:51 PM

Pertanyaan yang sanggat menarik,
memang korupsi di negara kita sudah sangat tidak terkendari bahkan sekelas Komisi Pemberantas Korupsi juga ikut terlibat dalam kasus Korupsi, pertanyaan ini sangat menarik di kompromi.
untuk menghapus korupsi menurut saya pemerintah harus merubah beberapa sistem seperti

-Perbaikan Sistem Hukum: Memastikan bahwa hukum yang ada ditegakkan secara adil dan konsisten, Memperkuat lembaga penegak hukum.

-Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif korupsi.

-Penguatan Pengawasan: Meningkatkan mekanisme pengawasan publik terhadap kegiatan pemerintah dan swasta, misalnya melalui lembaga audit independen dan media.

-Kerjasama Internasional: Bekerjasama dengan negara lain untuk mengatasi korupsi lintas batas, misalnya dalam hal repatriasi aset yang diperoleh dari tindak korupsi.

-Pemberdayaan Lembaga Anti-Korupsi: Menguatkan lembaga-lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap korupsi.

menurut saya lima poin ini harus diterapkan untuk menghapus korupsi.

sangat setuju dengan 5 poin yang anda sebutkan,namun hal ini akan sulit untuk diterapkan karena sistem hukum yang di jalankan tidak ada ketegasan sehingga tekanan bagi tersangka tidak ada sedikitpun makanya setiap tahun korupsi terus terjadi,jika pemerintah membuat hukuman yang berat bagi yang terseret kasus korupsi misalnya hukum mati setiap yang melakukan korupsi maka saya yakin korupsi tidak akan kembali terjadi.

Berbagai macam cara telah dilakukan tapi korupsi di Indonesia semakin subur. Memang lima poin yang diuraikan itu sudah cukup baik demi meminimalisir bahkan untuk menghilangkan perbuatan keji itu, tapi lembaga manakah selama ini yang berani mengeksekusi sesuai dengan UU? Bahkan pihak KPK sendiri masih juga terlibat kedalam kasus seperti itu. Saya kira pemerintah harus membuat undang-undang yang benar-benar ampuh seperti UU penyitaan aset yang harus segera disahkan.