yang tercatat dilantik sebanyak 580 anggota DPR periode 2024-2029.
Saya tidak akan berbicara tentang masalah keadilan karena pada akhirnya keadilan di negara kita memang abu-abu
tetapi memang ini sedikit mindblowing saja untuk saya ketika para buruh atau rakyat biasa harus dipotong untuk iuran Tapera tetapi untuk mereka para pejabat yang katanya Dewan Perwakilan untuk Rakyat sangat nyaman dengan tunjangan yang besar setiap bulannya.
Itu yang membuat saya geleng-geleng kepala dan tak habis pikir dengan kebijakan Pemerintah saat ini. Di saat pejabat dan wakil rakyat diberikan tunjangan ini dan itu Rakyatnya malah harus bayar iuran ini dan itu. Di saat pajabat memiliki gaji pokok yang bisa dibilang rata-rata tetapi mereka punya tunjangan rumah, anak istri, internet, mobil dan ini itu yang puluhan kali lipat dari gaji. Sedangkan di lain sisi Rakyat terpaksa harus mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya hanya mengandalkan gaji.Saya tidak akan berbicara tentang masalah keadilan karena pada akhirnya keadilan di negara kita memang abu-abu
tetapi memang ini sedikit mindblowing saja untuk saya ketika para buruh atau rakyat biasa harus dipotong untuk iuran Tapera tetapi untuk mereka para pejabat yang katanya Dewan Perwakilan untuk Rakyat sangat nyaman dengan tunjangan yang besar setiap bulannya. Untuk program Tapera ini banyak juga yang protes karena sejauh yang saya tahu itu iurannya dipotong tiap bulan nanti waktu pensiun dikasih rumah sebagai jaminan hidup. Bukankah kalau Pemerintah ini pro rakyat dan memang bertujuan mensejahterakan Rakyat yaudah kasih rumah saja dulu nanti dicicil pakai Tapera. Saya tahu itu tidak mungkin karena anggaran Negara yang terbatas tetapi jujur melihat wakil rakyat bergelimangan tunjangan puluhan juta itu rasa-rasanya sangat geram sekali.
Gagasan ketimpangan ini banyak ditemukan di masyarakat kita, khususnya terkait kebijakan tunjangan dan fasilitas bagi pejabat dibandingkan dengan tanggung jawab keuangan publik yang harus dipenuhi. Ada sejumlah tunjangan yang diterima pejabat, seperti fasilitas transportasi, rumah dinas, anggaran komunikasi yang seringkali sangat mahal. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terperinci mengungkapkan bahwa total tunjangan yang diterima pejabat bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan, melebihi tunjangan pokok. Hal ini dianggap sebagai ketimpangan mengingat orang-orang berpenghasilan rendah tetap harus melakukan pembelian sehari-hari dan memenuhi kebutuhan lainnya, tagihan yang harus mereka bayar termasuk pajak dan asuransi kesehatan.
Sejauh mereka memahami bahwa program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) adalah tentang memberikan keamanan perumahan selama masa pensiun, banyak orang berpendapat bahwa langkah yang melibatkan pemotongan gaji orang-orang untuk membayar iuran bulanan, semakin menekan beberapa kelompok orang, khususnya yang berpenghasilan rendah. Pemerintah sebenarnya dapat memberikan solusi dengan apa yang dapat digambarkan sebagai tindakan yang lebih ringan seperti menawarkan subsidi perumahan terlebih dahulu yang kemudian dapat dicicil melalui iuran Tapera. Namun, perlu ditegaskan bahwa kebijakan ini tentu harus didukung anggaran yang besar, sehingga bisa dilihat perspektif yang lebih kritis, yaitu prioritasnya adalah kesejahteraan rakyat.