Quote from: ndutndut on March 01, 2025, 03:31:09 PM

Satu hal yang membuat aneh, itu perusahan kan bisa di audit oleh BPK? kok bisa bertahun-tahun dari 2018-2023 tidak ketemu praktik korupsi ? Karena kalau setau saya BPK kalau mengaudit itu mendetail sampai sedetailnya mulai dari faktur-fakur, SOP, peraturan-peraturan dll. Ini kenapa bisa lolos?
Jadi saya pikir ini ada permainan bos-bos besar yang membuat kejahatan ini terus berlanjut. 2018-2023 masa-masa sebelum pilper saya jadi curiga ini juga merupakan uang untuk dana kompanye.

Karena Dirut pertamina patra niaga patut diduga memang ada yang nyuruh korupsi dengan imbalan gajih besar perbulan, karena secara logika saja tidak mungkin dia makan uang 193Triliun sendiri pasti berjama'ah. kalaupun kasus korupsi ini sudah rame tapi saya tidak yakin bakal di usut tuntas, yang sudah di tangkap itu hanyalah pion-pionnya saja. Sedangkan raja, ratu dll nya, tidak bakal kesentuh, jadi sangat yakin tidak bakal di usust tuntas. Ini hanya sekedar hadiah kecil saja dari pemerintah untuk menunjukan ke masyarakat bahwa pemerintah baru sedang bekerja, tapi ujung-ujungnya kasus ini akan lenyap begitu saja. Lihat saja kasus-kasus mega korupsi lainnya apalah pernah tuntas? tidak kan?

Korupsi sudah pasti terstruktur dari atas sampai bawah, dan yang diatas yang dapat paling besar. Setelah kasus pertamina terkuak, Ahok bersuara akan membongkar bobrok pertamina dan mengatakan mempunyai bukti rekaman semua rapat pertamina dan mengklaim bahwa mega korupsi pertamina melibatkan beberapa pihak lembaga kenegaraan. Mari kita lihat apakah pak Prabowo berani membongkar masalah ini sampai ke akarnya. Politik diam dan mendiamkan penyelewengan di era Jokowi satu persatu mulai terkuak. Menurut saya belajar dari pemerintahan sebelumnya Pak Prabowo akan lebih ketat mengawasi aset strategis negara, orang-orang kepercayaan pak Prabowo sudah ditempatkan di jabatan strategis di beberapa BUMN. Bukan bagi-bagi jabatan seperti pemimpin sebelumnya tetapi lebih kepada keinginan untuk mengontrol BUMN agar tidak disusupi oligarki dan agar kebijakannya selaras dengan rencana kerja Presiden Prabowo.

Kemungkinan tangkapan kasus korupsi akan semakin banyak sesuai komitmen Pemerintahan prabowo, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kerugian negara atau uang rakyat bisa kembali ke negara. Sepengetahuan saya, antara BPK menyimpulkan ada pelanggaran dan penyelewengan sampai kejagung mengambil alih membutuhkan waktu yang cukup lama, entah karena terlalu banyak yang harus diselesaikan atau memang sengaja diperlambat ritmenya. Untuk saya pribadi sangat pesimis dengan BPK, penilaian saya ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari saudara atau teman yang bekerja di BPK. Di lembaga pemerintahan itu "apa kata ketua tim / atasan" itu sangat penting, sesuatu yang bisa membuat karir sebagai pegawai negeri lanjut atau berakhir, atau bersinar, bisa juga redup. (silahkan diinterpretasikan sendiri)