Quote from: Hanadawa on March 11, 2025, 02:59:16 PM

Quote from: abhiseshakana on February 27, 2025, 03:31:45 PM

Ruang gerak koruptor harus sangat dibatasi, pisahkan profesionalisme kerja dengan hubungan pertemanan. Geser kesini banyak koruptor yang justru dapat dukungan rekan-rekan, sehingga seolah-olah menjadi korban atau tidak ada pilihan.

Terlebih fenomena dimana para pelaku korupsi kerapkali bisa kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau anggota DPR dan bahkan ada yang terpilih, menunjukkan betapa kaburnya batas antara profesionalisme dan hubungan pertemanan. Para koruptor kelas kakap setingkat menteri atau dirut biasanya punya kolega dengan jabatan setingkat di pemerintahan yang diharapkan bisa menjadi "penolong" ketika kasus korupsinya terkuak. Prinsip "balas budi" masih sangat kental di pemerintahan kita yang mana justru itulah yang membuat Pemerintahan menjadi hancur lebur karena pemimpin dipilih bukan karena kemampuan tetapi karena dia adalah koalisi/tim pemenangan ketika di pemilu. Inilah yang membuat kita geram ketika melihat kasus-kasus korupsi di Indonesia yang hanya memanas di awal tetapi perlahan kasusnya akan menghilang begitu saja.

pak mochtar dan pak andi mallarangeng adalah contoh kecil koruptor yang bisa kembali menjabat setelah keluar dari penjara karena jalur relasi, fenomena2 kecil ini akan terus menjadi hal yang di pertontonkan pejabat negeri konoha kalo tak ada efek jera yang di terapkan, sementara undang2 yang gak penting ngebet kali pengen di bahas para anggota dpr yang terhormat itu, nah undang undang perampasan aset tak juga sampai sekarang mau di sah kan.

makanya saya setuju dengan meme yang bertebaran setelah liga korupsi di keluarkan, korupsi adalah budaya kita dan pejabatnya penerusnya.