Dinilai Rentan Korupsi, Transparency International Desak Pemerintah Hentikan Sementara Program Makan Bergizi Gratis Floresa.co
“Program MBG tampak menjanjikan di atas kertas, namun gagal memenuhi prasyarat tata kelola yang sehat,” kata Agus Sarwono, Peneliti TII dalam keterangan yang diterima Floresa pada 1 Juli....
Dalam kajian setebal 123 halaman itu, TII menyatakan hingga pertengahan 2025 MBG masih dijalankan hanya dengan petunjuk teknis internal.
“Tidak adanya Peraturan Presiden membuat pelaksanaan program tidak memiliki pijakan hukum yang cukup serta mengaburkan mandat koordinasi lintas sektor,” tulis TII.
Selain itu, menurut TII, penunjukan mitra pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan tanpa melalui mekanisme verifikasi terbuka.
“Beberapa yayasan pengelola diketahui memiliki afiliasi dengan aktor politik, institusi militer dan kepolisian serta kelompok kekuasaan tertentu,” tulis TII.....
Dengan anggaran yang besar, program tersebut berpotensi mendorong pelebaran defisit anggaran hingga mencapai 3,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal itu berarti anggaran MBG melampaui batas maksimal defisit 3% PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
“Kerugian keuangan negara ini ditaksir mencapai Rp 1,8 miliar per tahun di setiap SPPG,” tulis TII.
Berdasarkan temuannya, TTI merekomendasikan agar pemerintahan Prabowo menghentikan sementara atau moratorium program MBG.https://floresa.co/reportase/mendalam/76928/2025/07/01/dinilai-rentan-korupsi-transparency-international-desak-pemerintah-hentikan-sementara-program-makan-bergizi-gratis program makan siang gratis kembali lagi mendapatkan sorotan setelah salah satu lembaga independen mengemukakan kajian mereka terhadap program ini. menurut TII, program mbg ini cacat hukum, tidak transparan, penuh KKN, dan berpotensi merugikan negara ratusan milyar dari seluruh SPPG yg beroperasi di seluruh indonesia.
sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari pemerintah terhadap kajian ini, namun saya merasa kalau pemerintah diminta menanggapi kajian ini, mereka akan berdalih kalau itu hanyalah kajian 'bayaran'
link kajian program MBG:
https://ti.or.id/books/risiko-korupsi-dibalik-hidangan-makan-bergizi-gratis/ saya berasumsi dengan persepektif sendiri bahwa program ini tidak akan berkelanjutan dengan efektif, beberapa temuan yang tidak sesuai dan teknik yang masih berasalah bahkan tidak transparan ini sangat berpotensi program ini cacat bisa jadi gagal. program ini melibatkan apbn dengan jumlah anggaran yang besar, sejujurnya pemerintah harus mengambil tindakan lanjut dalam melakukan evaluasi besar supaya tidak ada kerugian yang akan lebih besar yang akan ditanggung oleh negara, saya rasa program ini memakan anggaran yang sangat besar.
bukannya melakukan audit besar-besaran dan evaluasi program menyeluruh, ketua BGN justru lebih memilih untuk memikirkan penambahan anggaran buat program MBG pada tahun 2026. menurut dia, anggaran program MBG sebesar Rp217 triliun itu masih belum cukup, pemerintah perlu menambah Rp 118 triliun lagi untuk program ini, artinya itu sekitar Rp 335 triliun. bayangkan saja Rp 335 triliun hanya untuk program makan siang yang tidak jelas manfaatnya. sebegitu banyaknya duit dibuang oleh negara ini hanya untuk memberi makanan kepada anak-anak sekolah... padahal masyarakat masih banyak membutuhkan lapangan pekerjaan dan harga-harga bahan pokok itu makin meningkat naik. masih ada lebih banyak masalah urgent yg perlu diselesaikan pemerintah, namun mereka lebih memilih menggelontorkan dana fantastis hanya untuk memberikan makan siswa-siswa sekolah.
Setuju, anggran yang sanga besar ini yang di anggarkan untuk program yang tidak jelas manfaatnya tentu saja sangat tidak efektif, ketika masyarakat membutuhkan kelayakan hidup yang jauh lebih baik dan mereka memikirkan untuk mengajukan tambahan anggaran untuk program yang sepenuhnya tidak memberikan manfaat yang besar untuk masyrakat, saya mendukung kebijakan untuk lapangan kerja yang bagus untuk masyarakat. seharusnya pemerintah memprioritaskan tentang kebutuhan masyarakat untuk bisa mereka lepas dari kemiskinan.
Ya mau bagaimana lagi, udah terlanjur jadi janji paling utama saat kampanye dan udah jadi program prioritas oleh pemerintahan yg baru. Mau ga mau ya harus terpaksa dijalankan walaupun sebenarnya hanya buang2 anggaran, yang penting rakyat tetap mengganggap janji dipenuhi (terutama yang 58%) karena janji2 yg lain masih sulit untuk dipenuhi ya jadi milih salah satu janji yang istilahnya paling mudah dijalankan walaupun jalannya asal2an (yg penting jalan).
seharusnya pemerintah mengidentifikasi lebih lanjut tentang ini, prioritaskan terlebih dahulu keinginan rakyat dalam bentuk kebutuhan terutama dan lapangan kerja yang layak, asumsi kami program ini dilakukan setelah melakukan observasi lebih lanjut dan mendapatkan temuan yang memang di tahun selanjutnya mereka harus mengoperasikan program ini, saya rasa ini kebijakan yang kurang tepat dalam mengambil keputusan langsung, anggaran yang sangat besar dikeluarkan hanya saja karena mereka menepati janji janji yang di jalankan dengan asal asalan, setiap program penganggaran yang muncul tentunya tidak akan terlepas dari korupsi yang terjadi, pertahitan dan koreksi tentang ini untuk tindakan selanjutnya.