Pemerintah akan mulai ikut campur lebih dalam dalam sektor keuangan, cukup gawat memang dan ini akan menambah "trust" ke perbangkan indonesia semakin buruk, mengingat pemerintahan yang tidak memiliki kredibilitas bagus dimata masyarakat.
Sepertinya pemerintah sedang gecar mengatur ini itu yang bisa menghasilkan pajak dimasa depan, sementara mereka semangat hanya "mengatur" tapi tidak memiliki standart instumen prngukuran dan evaluasi yang jelas
1. Pemantauan rekening: pemerintah akan memiliki akses yang jauh untuk memberikan aneka alasan untuk menyita uang rakyat
2. Penyitaan tanah: hanya sebagian kecil tanah yang memiliki sertifikat, porsi paling banyak adalah tanah yang tak bersertifimat. Tentu kita tau kenama orang enggan mengertifikatkan tanah adalah karena biaya yang mahal dan sulit mengurusnya
3. Danantara: Jika ini gagal, kehancuran ekonomi indonesia di depan mata. Kembali ketika mengingat pemerintaha kota, 80 persen kemungkinan gagal dan akan menjadi lahan basah bagi penggelapan uang, mengibgat track record pemerintahan kita yang sangat doyan gelapin uang
4. Sekolah Rakyat: Ini juga kayaknya gagasan lampau tan malaka yabg sedang di gaungkan kembali, padahal kondisi sudah berbeda. Dulu memang tidak ada sekolah untuk rakyat sehingga gagasan SR sangat bagus. Tapi sekarang? Sudah banyak sekolah, urgensi hari ini adalah akses pendidikan yang lebih baik dan biaya sekolah perguruang tinggi yang harus di benahi. Di sektor sekolah dasar hingga SMA sudah bagus dengan adanya BOS
5. Koperasi Merah putih: kebanyakan koperasi adalah lahir dari komunitas kecil karena kesaamaan persepsi. Lahir dari botton up, sementara Koperasi Merah Putih lahir dari top down. Padahal Bumdes sudah ada dan posisinya hampir sama di pemerintahan desa
6. Hak Cipta Lagu: bagiamana menertibkan hak cipta sementara pemerintah saja tidak punya instrumen pengawasan dan perekaman lagu mana saja yang di putar di sektor publik yang memiliki nilai ekonomis
Membagongkan